 |
| Menteri Keuangan Suahasil Nazara. [Foto: dok. Kemenkeu] |
Brntimes.com | Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027 melalui optimalisasi APBN 2027 dengan rencana belanja negara Rp4.097,2 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam forum “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta-Cita” di Jakarta, Kamis (8/10).
Dalam forum tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa APBN tidak hanya digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dukungan anggaran negara disalurkan melalui sejumlah program pendidikan dan kesehatan. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026.
Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, merevitalisasi sekolah serta madrasah, dan mengembangkan digitalisasi pembelajaran untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan meningkat menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026. APBN juga mendukung renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) yang lengkap di berbagai wilayah.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Menkeu.
Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen. Reformasi fiskal dan sektor keuangan terus dilakukan untuk menjaga kesehatan anggaran negara, sementara pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal diperkuat guna melindungi penerimaan negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.
APBN 2027 Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pemerintah mengarahkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Target 6 persen tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Untuk mencapai target itu, kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan investasi, peningkatan aktivitas produksi, perluasan ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Menkeu.
Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah menetapkan rencana belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426,0 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Postur anggaran itu dirancang untuk menyediakan ruang fiskal bagi pelaksanaan agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan disiplin fiskal agar APBN tetap sehat dan kredibel.
Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen juga akan melibatkan sektor swasta dan Danantara. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi industri, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar 7 persen untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada 2027.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” tegas Menkeu. (*)
